KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ’alamin. Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan

sekalian alam, pemilik segala ilmu, yang telah melimpahkan segala nikmat,

kesempatan dan kekuatan dan menggerakkan tangan untuk menulis dan

menyelesaikan buku ini.

Negara Indonesia sejak berdirinya telah mengalami perubahan politik

hukum ketatanegaraan, yakni sejak pasca kemerdedaan, masa Orde Lama,

Orde Baru dan yang sekarang ini Orde Reformasi. Perubahan tersebut

tentu membawa perubahan pada sistem pemerintahan, termasuk

pemerintahan daerah.

Buku ini menguraikan bagaimana politik hukum desentralisasi dan

otonomi daerah di Indonesia. Pembahasannya meliputi bentuk negara dan

pembagian kekuasaan, yakni negara kesatuan, negara serikat, negara

perserikatan serta pembagian kekuasaan dalam negara kesatuan.

selanjutnya diuraikan tentang desentralisasi dan otonomi daerah,

pengertian dan perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Buku ini juga

menjelaskan tentang politik hukum otonomi daerah, makna serta politik

hukum otonomi daerah di Indonesia.

Pada bab berikutnya diuraikan mengenai penyelenggaraan

pemerintahan daerah di indonesia yakni pembagian kewenangan antara

pusat dan daerah, penyelengara pemerintahan pemerintah daerah serta

mengenai keuangan daerah. buku ini ditutup pembahasan mengenai desa,

makna desa, otonomi desa serta peraturan pemerintahan desa.

Harapan kami, naskah sederhana ini dapat menjadi bahan referensi

tambahan untuk memperkaya referensi sejenis yang pernah ditulis para

penulis terdahulu.

Semarang, Maret 2019

Penulis