ABSTRACT

Pertumbuhan pedagang kaki lima meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun sehingga menimbulkan berbagai polemik sosial. Di satu sisi PKL sebagai kekuatan ekonomi mampu menggerakkan perekonomian rakyat, menyediakan lapangan kerja disekor informal dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, sementara di sisi lain keberadaan PKL seringkali mengganggu ketertiban lingkungan, kebersihan dan keindahan yang tidak terjaga. Menurut data Asosiasi Pedagang Pasar se Indonesia (ASPPSI), jumlah PKL di Indonesia saat ini mencapai 22 juta orang. PKL mampu menyumbang lapangan pekerjaan sangat signifikan, terutama tenaga kerja yang tidak terdidik dimana jumlahnya di Indonesia masih luar biasa besar. Oleh karena PKL harus diberdayakan dan dijaga eksistensinya melalui perhatian pemerintah baik terhadap penataan PKL, maupun manajemen dan permodalan usahanya yang selama ini tidak mendapatkan akses dari lembaga keuangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Semarang sekitar 1200 orang. Adapun jumlah sample yang layak dianalisis sebanyak 100 responden. Data yang dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada pedagang kaki lima dan pedagang yang pernah memperoleh pinjaman qardhul hasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan qardhul hasan bagi pedagang kaki lima membantu meningkatkan omset penjualan dan tingkat kesejahteraan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai lembaga pengumpul ZIS telah memberikan bantuan permodalan usaha bagi PKL baik BAZDA, LAZNAS maupun bank syariah meskipun belum didukung dengan peraturan yuridis yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemacetan PKL dalam mengangsur pinjaman cukup kecil. Disamping itu juga, bantuan permodalan yang diterima ternyata mampu meningkatkan omzet, keuntungan dan kesejahteraan keluarga PKL

Untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan usaha bagi para PKL, maka diperlukan model skema permodalan yang tepat bagi PKL. Ada tiga sumber utama permodalan bagi PKL yaitu perubahan kebijakan penyaluran bantuan PKBL BUMN, dimana sebagian disalurkan untuk sektor informal (PKL), penyatuan program Gerdu Kempling Pemkot Semarang dengan penyaluran bantuan usaha bagi PKL dengan memanfaatk