Undang-undang Dasar 1945 dan amandemennya telah mengamanatkan bahwa rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.  

Kejadian bencana alam di Indonesia akhir-akhir ini sering terjadi di daerah-daerah terutama bencana tanah longsor, banjir dan gempa bumi. Di propinsi Nusa Tenggara Barat pada awal bulan Januari 2004 masyarakat dikejutkan dengan terjadinya gempa bumi tektonik berskala 6,2 SR yang berpusat di selat Lombok berjarak sekitar 64 km dari pulau Lombok, dan kejadian ini mengguncang sebagian wilayah pulau Bali. Getaran gempa ini dirasakan di empat kabupaten/kota di pulau Lombok, yaitu kabupaten kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Tengah dan mengakibatkan kerusakan bangunan gedung fasilitas sosial maupun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, puskesmas, rumah sakit, rumah tinggal, hotel, dan fasilitas lainnya dengan tingkat kerusakan yang bervariasi.  

Berdasarkan data identifikasi kerusakan akibat bencana alam gempa bumi yang dilakukan oleh Dinas Kimpraswil Nusa Tenggara Barat, Dinas Sosial serta Satkorlak Bencana Alam, bahwa tingkat kerusakan bangunan rumah berjumlah 4831 unit, dengan rincian rusak berat dengan jumlah 567 unit, rusak sedang berjumlah 906 unit, dan rusak ringan dengan jumlah 3308 unit.  

Bangunan rumah yang mengalami rusak berat dan sedang, lebih banyak terjadi di daerah pedesaan dengan struktur bangunan yang sederhana sehingga tidak dapat menahan beban gempa bumi yang diterima. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor perencanaan dan faktor pelaksanaan monstruksi. Berdasarkan data kerusakan bangunan rumah, aspek perencanaan dan pelaksanaan akan menjadi fokus bahasan dalam paper ini karena kedua hal tersebut sangat berkaitan dan langsung mempengaruhi kinerja konstruksi bangunan.